KARAWANG // SorotFakta.co.id —
Proyek Rumah Layak Huni (Rulahu) di Dusun Gombol, Desa Citarik, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, selain muncul dugaan ketidaksesuaian pada pekerjaan pembesian, pihak pelaksana berinisial C disebut tidak memberikan tanggapan atas konfirmasi awak media dan justru memblokir nomor WhatsApp wartawan.
Konfirmasi tersebut dilakukan pada Sabtu (3/10/2026) untuk memperoleh penjelasan terkait temuan di lapangan, khususnya mengenai spesifikasi pembesian pada pembangunan Rulahu tersebut.
Namun, hingga berita ini disusun, pelaksana berinisial C belum memberikan hak jawab maupun penjelasan terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yang menjadi bahan konfirmasi.
Tak hanya pelaksana, respons dari pihak pengawas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang yang berinisial A juga turut dipertanyakan.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp mengenai temuan di lokasi, pengawas tersebut tidak memberikan penjelasan secara langsung mengenai substansi yang dikonfirmasi. Sebaliknya, pengawas mengarahkan awak media untuk berkoordinasi dengan pihak pelaksana dengan mengirimkan nomor telepon pelaksana dan menyampaikan, “Mangga Pak koordinasi sama pelaksana.
”Sikap tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana fungsi pengawasan terhadap pekerjaan Rulahu yang menggunakan anggaran pemerintah. Terlebih, apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), semestinya temuan tersebut dapat dijelaskan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan hasil investigasi di lokasi, terdapat dugaan ketidaksesuaian pada bagian pembesian pembangunan Rulahu di Dusun Gombol. Temuan tersebut menjadi perhatian karena kualitas pembesian merupakan salah satu bagian penting dalam konstruksi bangunan dan berkaitan dengan kekuatan struktur.
Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan teknis dari pihak berwenang untuk memastikan apakah material dan metode pekerjaan benar-benar sesuai dengan RAB serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Pembangunan Rulahu sendiri merupakan program yang diperuntukkan bagi masyarakat agar mendapatkan hunian yang layak. Karena menggunakan anggaran pemerintah, pelaksanaan dan pengawasannya menjadi perhatian publik agar pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan yang berlaku.
Atas persoalan tersebut, Kabid Rulahu Dinas PRKP Kabupaten Karawang diharapkan dapat melakukan pengecekan dan memberikan penjelasan mengenai temuan di lapangan, sekaligus memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
Pihak Inspektorat Kabupaten Karawang juga diharapkan dapat melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan atau indikasi pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan, termasuk mengevaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana berinisial C dan pengawas Dinas PRKP berinisial A belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan ketidaksesuaian pembesian tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
( Red )
