KARAWANG // SorotFakta.co.id
Sebuah proyek rehabilitasi ruang kelas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Karawang kini menuai sorotan tajam. Proyek yang dibiayai oleh uang rakyat melalui APBD Kabupaten Karawang TA 2026 senilai Rp142.113.000 ini disinyalir berjalan tanpa pengawasan ketat, bahkan menyisakan tanda tanya besar terkait status hukum lahan yang digunakan.
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada Rabu, 30 September 2026, proyek bertajuk Rehabilitasi Ruang Kelas Pos PAUD Nidaul Qolbi yang berlokasi di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Lemahabang ini, mencerminkan lemahnya komitmen keterbukaan informasi publik dan profesionalisme kerja.
Di Balik undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan tegas mengatur hak masyarakat untuk mengetahui proyek yang didanai negara.
Namun, pemandangan menggelitik sekaligus ironis tersaji di lokasi. Papan informasi proyek yang dicetak pada banner justru sengaja dipasang di dalam area bangunan dan terhalang oleh bambu steger (perancah).
Papan informasi yang memuat nomor kontrak 000.3/02/spk.reh.03.14/sarpras/IX/2026 tertanggal 4 September 2026 tersebut praktis tidak dapat dilihat oleh publik yang melintas. Spanduk pemberitahuan itu baru dipindahkan ke area luar yang lebih terbuka setelah mendapat teguran dan saran dari awak media.
Kondisi ini memicu kecurigaan: apakah ini sekadar kelalaian teknis, atau ada upaya kesengajaan untuk membatasi pengawasan dari masyarakat?Kontraktor “Ghaib”,
Konsultan Pengawas di Duga Rangkap Jabatan Jadi Supplier?
Proyek dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV. Al-Qossam dengan konsultan pengawas PT. Prabu Cipta Teknik. Sayangnya, saat ditinjau di lokasi, tidak ada satu pun perwakilan dari kontraktor maupun pengawas yang menampakkan batang hidungnya.
Lokasi proyek hanya diisi oleh 3 orang pekerja bangunan yang tengah beraktivitas.Berdasarkan pengakuan dari para pekerja, pihak kontraktor pelaksana dinilai sangat jarang mendatangi lokasi proyek.
Lebih mengejutkan lagi, pekerja membeberkan bahwa jika ada kebutuhan material bangunan yang habis, justru pihak pengawas dari PT. Prabu Cipta Teknik yang bertindak menyuplai (memasok) material tersebut.
Hal ini tentu menabrak fungsi ideal. Konsultan pengawas yang seharusnya bertindak sebagai “mata dan telinga” Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang untuk mengontrol kualitas, volume, dan kinerja kontraktor, justru diduga ikut bermain dalam lingkaran bisnis pasokan material.
Bagaimana pengawasan objektif bisa tercipta jika pengawas dan pemasok material adalah pihak yang sama?Bayang-Bayang Sengketa Lahan: Berdiri di Atas Tanah PengairanPersoalan paling krusial yang menyelimuti proyek aspirasi (pokir) ini adalah status legalitas tanah. Informasi yang dihimpun dari pekerja di lapangan menyebutkan bahwa tanah yang digunakan untuk bangunan Pos PAUD Nidaul Qolbi ini merupakan tanah milik Dinas Pengairan.Jika informasi ini benar, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang patut dipertanyakan akuntabilitasnya dalam melakukan verifikasi aset sebelum menggelontorkan anggaran ratusan juta rupiah.
Membangun fasilitas pendidikan di atas lahan instansi lain tanpa kejelasan izin pinjam pakai atau hibah berpotensi memicu sengketa hukum di masa depan dan merugikan keuangan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak CV. Al-Qossam maupun PT. Prabu Cipta Teknik belum dapat dimintai keterangan resmi terkait pemenuhan SOP K3, kehadiran pelaksana di lapangan, dan dugaan monopoli suplai material.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dituntut segera turun tangan mengevaluasi total proyek ini agar dana APBD tidak mengalir ke lubang ketidakpastian. (Dinros)
Reporter ( MAyor )
