Karawang // SorotFakta.co.id
Proyek pertanian yang berlokasi di Desa Kalibuaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diduga dikerjakan asal jadi dan mengabaikan kualitas demi keuntungan. Dugaan tersebut mencuat setelah awak media melakukan pemantauan langsung di lokasi proyek dan menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, material yang digunakan pada proyek tersebut dinilai tidak sesuai standar. Salah satu bahan material saat dipegang pasirnya bercampur abu tanah. Selain itu, pemasangan batu kali terlihat ditanam langsung di lumpur dengan kondisi aliran air banjir yang deras, sehingga dikhawatirkan tidak akan bertahan lama dan berpotensi merugikan petani sebagai penerima manfaat.
Ironisnya, saat proses pekerjaan berlangsung, tidak terlihat adanya pengawasan dari pihak dinas pertanian terkait. Kepala pemborong maupun penanggung jawab proyek juga tidak berada di lokasi.
Ketika awak media mencoba meminta keterangan kepada para pekerja, jawaban yang diberikan terkesan normatif dan saling tidak mengetahui.
“Kalau kelompok taninya kami tidak tahu, Pak. Pemborongnya juga tidak tahu siapa. Soal pihak dinas, sejak kami kerja di sini belum pernah lihat datang ke lokasi. Mungkin kami terlalu serius kerja,” ujar salah satu pekerja di lokasi proyek, Jumat (9/5/2026).
Diketahui, proyek tersebut bersumber dari bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Lahan dan Irigasi Pertanian, yang disalurkan kepada Kelompok Tani Lugina dengan nilai anggaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Dengan besarnya anggaran yang dikucurkan, sangat disayangkan apabila pelaksanaan proyek tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan pelaksanaan yang berkualitas. Lemahnya pengawasan dikhawatirkan membuka celah terjadinya penyimpangan dan berdampak pada tidak optimalnya fungsi infrastruktur pertanian yang dibangun.
Masyarakat dan petani setempat berharap agar instansi terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi dan memastikan proyek dikerjakan sesuai spesifikasi teknis. Mereka juga meminta adanya transparansi serta penegakan tanggung jawab dari pihak pelaksana agar dana negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi sektor pertanian.
( MLEO )
