KARAWANG – Sorotfakta.co.id
Di tengah hiruk-pikuk pembangunan industri yang menjadi kebanggaan Kabupaten Karawang, sebuah potret kemiskinan ekstrem masih membayangi warga di pelosok desa. Pak Alam , seorang kampung Tanjung Galur RT 003 RW 006, Desa Kalisari, Kecamatan Telagasari kabupaten Karawang Jawa barat, menjadi saksi bisu betapa lambannya birokrasi menyentuh rakyat kecil yang sedang sekarat secara ekonomi.
Rumah yang dihuni Pak Alam tetap dalam kondisi memprihatinkan, jauh dari kata layak. Dinding yang rapuh dan atap yang terancam ambruk seolah menjadi pengingat harian bahwa janji kesejahteraan pemerintah seringkali hanya berhenti di meja administrasi.Janji Menahun Tanpa Bukti
Bagi Pak Alam, bantuan Rumah Layak Huni (Rulahu) bukan sekadar program pemerintah, melainkan harapan hidup. Namun, harapan itu kian memudar seiring bergantinya tahun tanpa realisasi.
“Sudah lama, Pak, kami berharap mendapatkan bantuan Rulahu. Dari segi finansial, kami sudah tidak mampu untuk memperbaiki rumah. Setiap tahun hanya bisa berharap dan berharap,” keluh pak Alam saat ditemui di kediamannya yang nampak kusam.Kamis (7/5/2026)
Ketidakmampuan ekonomi membuat pak Alam terjebak dalam keterpurukan. Di satu sisi, huniannya mengancam keselamatan jiwa, namun di sisi lain, untuk sekadar memaku papan yang lepas pun ia tak punya biaya.
Kondisi ini memicu kritik dari tokoh masyarakat setempat. Edi, salah satu perwakilan warga, menegaskan bahwa rumah pak Alam seharusnya menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Karawang. Ia menilai ada ketimpangan dalam pendistribusian bantuan yang seharusnya menyasar warga paling membutuhkan.
“Iya, memang rumah Pak Alam sudah bertahun-tahun belum mendapatkan bantuan. Kondisinya sangat membutuhkan perhatian. Kami berharap Bupati Karawang segera merespons,” tegas Edi.
Ketidakpastian ini menimbulkan pertanyaan besar bagi publik: Ke mana anggaran Rulahu yang setiap tahun dialokasikan? Mengapa warga yang kondisinya sudah sangat darurat seperti pak Alam terus-menerus terlewati oleh pendataan?
Program Rulahu sejatinya dibentuk untuk menjamin hak dasar rakyat atas hunian yang aman. Namun, kasus di Desa Kalisari ini menunjukkan adanya lubang besar dalam sistem pengawasan dan eksekusi program di lapangan.
Masyarakat Babakan KP Tanjung Galur kini menagih janji Pemerintah Kabupaten Karawang. Mereka mendesak agar instansi terkait tidak hanya terjebak dalam seremoni penyerahan bantuan secara simbolis, tetapi turun ke bawah melihat realita warga yang nyaris tertimbun reruntuhan rumahnya sendiri.
Kehidupan yang layak bukan sekadar angka dalam laporan statistik kemiskinan, melainkan hak konstitusi yang harus dipenuhi. Jangan sampai pak Alam dan warga lainnya kehilangan kepercayaan pada pemerintah hanya karena bantuan yang mereka nantikan berakhir menjadi mitos tahunan. ( LEO )
