Karawang // SorotFakta.co.id
Keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam mengawasi realisasi program aspirasi masyarakat yang dituangkan kedalam Pokok – Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pokir DPRD) Karawang, ternyata tidak main main.
Hal ini terbukti dengan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Wilayah II KPK RI secara intensif terus melakukan monitoring terhadap kegiatan – kegiatan Pokir yang dibiayai langsung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) yang menyebar dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Satgas KPK Bidang Pencegahan adalah tim khusus dibawah kendali Kedeputian Pencegahan dan Monitoring yang bertugas menghentikan korupsi sebelum terjadi. Mereka fokus memperbaiki sistem agar celah suap atau penyelewengan dana ditutup.
Wakil Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (LMP Mada Jabar) bersama jajarannya yang sudah sejak lama giat mengingatkan, agar realisasi pembiayaan pembangunan dan belanja modal lainnya yang bersumber dari usulan Pokir berjalan sebagaimana mestinya mengatakan, bahwa LMP Mada Jabar tidak hanya fokus di Kabupaten Karawang saja. Melainkan 27 Markas Cabang (Marcab) LMP diseluruh Jawa Barat agar terus berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), untuk mencegah terjadinya intervensi oknum legislatif terhadap Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kamis, (25/6/2026).
Khusus untuk Karawang, Andri mengaku pernah mengirimkan surat permohonan supervisi atau pengawasan ke kantor KPK RI, “Alhamdulillah, sekarang Kasatgas Bidang Pencegahan dan Monitoring sudah sangat serius plototi permasalahan Pokir di Karawang,”
“Meski demikian, bukan berarti LMP tinggal diam begitu saja. Justru melihat semangat KPK, LMP juga tetap berperan dalam menyerap informasi sekecil apa pun. Kami terus lakukan pantauan dilapangan, sesuai dengan kemampuan kami,” Ungkapnya
Lebih lanjut, Andri menjelaskan, “Tentunya KPK lebih jeli dan lebih update. Karena sebagai lembaga anti rasuah, sudah dapat dipastikan memantau juga dengan perangkat teknologi yang canggih. Semisal alat sadap dan lain sebagainya,”
“Prinsip dasarnya, LMP tidak akan memberikan celah sekecil apa pun kepada kalangan legislatif dalam mengintervensi menentukan penyedia jasa pengadaan barang dan jasa terhadap kegiatan Pokir. Termasuk sempat berhembus kabar, akan adanya kompromi dengan istilah dibagi sekian persen dari total usulan,” Tegasnya
“Semoga saja mental para PA dan PPK kuat. Toh LMP juga sudah membuka pengaduan bagi kalangan eksekutif yang mendapatkan intervensi dan intimidasi dari kalangan legislatif. LMP siap menerima aduan 24 jam, termasuk memberikan pendampingan secara non litigasi,” Pungkas Andri
( Red )
