Karawang // Sorotfakta.co.id
Dugaan kejanggalan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Rengasdengklok Selatan III, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang Jawa Barat, kian mencuat. Selain disinyalir terjadi pembengkakan anggaran yang tidak sesuai kondisi riil, muncul pula dugaan rekayasa laporan dan pencatatan ganda dalam pos belanja selama dua tahun terakhir.
Dugaan tersebut terungkap setelah keterangan Operator Sekolah, Lalan, yang mengaku hanya melihat kegiatan fisik berskala kecil, namun tercatat anggaran dengan nilai sangat besar dalam laporan BOS.
“Terkait sarana dan prasarana serta rehab ringan, saya sering melihat ada perbaikan kecil. Tapi soal rincian anggaran dan berapa biaya yang tertulis, saya sama sekali tidak paham. Itu urusan Kepala Sekolah, beliau yang urus semua laporannya,” ujar Lalan kepada wartawan.
Lalan menyebut jumlah tenaga pendidik dan kependidikan pada 2025 tercatat 20 orang, terdiri dari ASN, PPPK, guru paruh waktu, dan tenaga kependidikan. Namun, khusus guru honorer hanya berjumlah tiga orang. Fakta ini memicu tanda tanya besar karena dana honor yang tercatat dinilai sangat besar selama dua tahun.
Sesuai aturan, gaji ASN dan PPPK dibayarkan negara dan tidak boleh bersumber dari dana BOS. Artinya, anggaran honor seharusnya hanya dialokasikan untuk tiga guru honorer dan sebagian kecil tenaga lain. Besarnya angka yang tercatat memunculkan dugaan adanya nama atau pos anggaran yang dicatat berulang kali untuk menaikkan nilai belanja.
Pengakuan mengejutkan datang dari Kepala Sekolah berinisial JA. Dalam catatan, anggaran pemeliharaan tercatat besar selama dua tahun. Namun JA menyampaikan nilai riil yang jauh lebih kecil.
“Perihal sarana dan prasarana itu… kami hanya menganggarkan dan mengeluarkan dana sekitar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta saja per tahap,” akunya JA.
Selisih antara laporan dan pengeluaran riil dinilai sangat jauh dan menguatkan dugaan laporan fiktif atau rekayasa data.Di mana dampaknya terlihat?
Kondisi fisik sekolah dinilai bertolak belakang dengan laporan: bangunan rusak, cat mengelupas, dan minim perawatan. Padahal, dalam dokumen tertulis perbaikan dilakukan setiap tahun dengan biaya besar.Kapan dan bagaimana respons otoritas?
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang menyatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut.“Ini bahan tindak lanjut, dan saya sudah perintahkan untuk cek and ricek dulu di lapangan,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Yanto belum memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan meski telah dikonfirmasi melalui WhatsApp.
Warga menilai dugaan ini sebagai bentuk penipuan anggaran dan mendesak audit menyeluruh oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat Daerah.
“Pantas fasilitas rusak parah, uangnya habis di kertas saja. Kalau benar, tunjukkan bukti fisik dan rincian aslinya, jangan main gandakan data!” tegas seorang warga
Warga juga meminta pembukaan data secara transparan untuk memastikan tidak ada pencatatan ganda, pos anggaran diulang, atau laporan palsu, serta menuntut tindakan tegas jika terbukti ada pelanggaran..( Red )
