KARAWANG // Sorotfakta.co.id
Proyek peningkatan Jalan Siranggon Kota Gandok, Kabupaten Karawang, senilai Rp6,3 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang, kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya muncul persoalan keretakan pada hasil pengecoran, kini proyek tersebut disorot akibat keterlambatan pengerjaan dengan deviasi minus mencapai 19 persen, menjelang berakhirnya masa kontrak.
Direktur Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK), Irfan Gunawan, menilai kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, masa kontrak proyek dijadwalkan berakhir pada 16 November 2026. Sementara itu, deviasi minus 19 persen menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu yang telah ditentukan.
Irfan mengatakan, persoalan proyek tersebut bukan kali pertama menjadi perhatian publik. Sejak awal pelaksanaan, pekerjaan peningkatan jalan itu sudah mendapat sorotan setelah ditemukan keretakan pada bagian pengecoran, meskipun pekerjaan tersebut belum lama diselesaikan.
“Yang paling pertama adalah mulainya retak ketika sudah melakukan pengecoran atau tidak lama dikerjakan. Nah, kemudian kabar terbaru ini adalah terjadinya keterlambatan atau yang disebut dengan deviasi minus 19 persen,” ungkap Irfan.
Menurutnya, dengan sisa waktu kontrak yang semakin terbatas, deviasi minus 19 persen menjadi persoalan serius. Ia mempertanyakan kemungkinan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu apabila melihat kondisi progres di lapangan.
Irfan menilai, meskipun dalam pelaksanaan kontrak terdapat mekanisme pemberian denda atas keterlambatan, kondisi tersebut tetap menjadi indikator yang perlu dievaluasi, terutama menyangkut kinerja perusahaan pelaksana.
Ia menyebut perusahaan yang tercatat sebagai kontraktor pelaksana proyek tersebut adalah PT Indira Prahasta. Menurutnya, sejak awal pelaksanaan, hasil pekerjaan konstruksi sudah memperlihatkan sejumlah persoalan yang seharusnya menjadi bahan evaluasi.
“Memang ada konsekuensi mekanisme denda, tetapi ini merupakan satu indikasi ketidakbaikan ataupun kekurangbagusan dari perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi pekerjaan yang dinilai semakin memprihatinkan menjelang batas akhir kontrak. Selain persoalan keretakan hasil pengecoran, keterlambatan dengan deviasi minus 19 persen dinilai semakin memperkuat alasan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Lebih jauh, Irfan meminta pemerintah daerah melalui bagian pengadaan barang dan jasa (Barjas) serta pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan pelaksana proyek.
Menurutnya, rekam jejak dan kemampuan perusahaan harus menjadi pertimbangan penting dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal itu berlaku, baik melalui mekanisme evaluasi lelang, mini kompetisi, maupun proses tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Ia mengingatkan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada proyek pembangunan yang menggunakan uang negara. Sebab, keterlambatan pekerjaan bukan hanya berdampak terhadap target penyelesaian, tetapi juga berpotensi mengganggu kepentingan masyarakat yang menunggu hasil pembangunan infrastruktur tersebut.
“Jangan sampai pembangunan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat mengalami keterlambatan. Sehingga di sini juga kita patut mempertanyakan kualitas hasil daripada pekerjaan,” ujarnya.
Irfan menegaskan, evaluasi terhadap kontraktor tidak cukup hanya melihat kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara administratif. Kualitas konstruksi yang dihasilkan juga harus menjadi perhatian utama, terlebih ketika sejak awal sudah muncul indikasi kerusakan pada hasil pekerjaan.
Sebagai tindak lanjut atas persoalan tersebut, GMAK berencana meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat agar menjadikan proyek peningkatan Jalan Siranggon Kota Gandok sebagai salah satu prioritas pemeriksaan melalui mekanisme uji petik.
Irfan menilai pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kualitas pekerjaan konstruksi sekaligus menelusuri kesesuaian pelaksanaan proyek dengan ketentuan kontrak dan penggunaan anggaran daerah.
Menurutnya, pemberian sanksi denda akibat keterlambatan tidak boleh menjadi satu-satunya bentuk evaluasi. Pemeriksaan terhadap mutu pekerjaan juga harus dilakukan agar dapat diketahui apakah hasil pembangunan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar yang dipersyaratkan.
“Selain daripada sanksi denda atas keterlambatan, BPK harus menjadikan proyek tersebut menjadi prioritas uji petik. Jangan sampai lepas dari uji petik agar dapat diketahui kualitas daripada pekerjaan tersebut,” kata Irfan.
Ia menegaskan, anggaran sebesar Rp6,3 miliar yang digunakan untuk pembangunan jalan tersebut merupakan uang rakyat. Karena itu, pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan secara transparan, baik dari sisi ketepatan waktu maupun kualitas hasil pekerjaan.
“Jadi ini uang rakyat yang tidak boleh dianggap main-main,” pungkasnya.
Sorotan GMAK tersebut menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan proyek infrastruktur daerah. Terlebih, persoalan keretakan hasil pengecoran dan deviasi pekerjaan yang mencapai 19 persen perlu mendapatkan penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak kontraktor PT Indira Prahasta maupun instansi teknis terkait mengenai penyebab keterlambatan, progres pekerjaan, serta kualitas konstruksi masih diperlukan guna memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.
( Red )
