Karawang // SorotFakta.co.id
Pelaksanaan proyek program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Dusun Sukasari RT 006/RW 03, Desa Cibadak, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendadak jadi sorotan publik.Program pemerintah yang sejatinya ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah ini dinilai tidak transparan serta terindikasi dikerjakan asal-asalan.
Sorotan tersebut bermula dari informasi warga yang merasa ganjil dengan proses pengerjaan di lapangan. Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa sejak awal pengerjaan, tidak ditemukan papan informasi proyek di lokasi. Kondisi ini memicu spekulasi terkait kejelasan besaran anggaran, asal sumber dana, hingga identitas pihak pelaksana proyek.
Ketiadaan papan nama proyek ini jelas mengabaikan asas keterbukaan. Padahal, pemasangan papan informasi merupakan kewajiban yang telah diatur dalam mekanisme tata kelola anggaran negara, sekaligus bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) agar masyarakat dapat turut mengawasi pengerjaannya.
Tidak hanya masalah transparansi, kualitas material bangunan yang digunakan juga dinilai jauh dari standar kelayakan. Saat tim awak media melakukan verifikasi dan pengukuran langsung di lokasi pada Jumat (4/9/2026), ditemukan penggunaan material konstruksi yang berpotensi membahayakan keselamatan penghuni rumah di kemudian hari.
Dari hasil pengukuran fisik oleh awak media, besi utama (behel) yang terpasang di lokasi hanya berukuran 7,6 milimeter. Lebih memprihatinkan lagi, besi cincin (ring balk) yang berfungsi sebagai pengikat struktur bangunan hanya berukuran 3,8 milimeter. Spesifikasi ini tergolong sangat kecil dan diduga kuat tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun petunjuk teknis Rutilahu.
Lemahnya pengawasan dari dinas terkait ditengarai menjadi pemicu utama munculnya dugaan penyimpangan spesifikasi material di lapangan.
Warga berharap dinas dan instansi berwenang segera turun tangan melakukan evaluasi serta tindakan tegas, agar bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bangunan yang aman dan layak bagi warga penerima.
Reporter ( Barki )
