KARAWANG || Sorotfakata.co.id — Pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas di SDN Panyingkiran IV, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, mendapat sorotan dari warga sekitar dan orang tua murid. Sejumlah hal, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian, mulai dari tidak terlihatnya papan informasi kegiatan, penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh pekerja, hingga material pasir yang diduga menggunakan pasir berwarna hitam seperti limbah.
Berdasarkan kondisi yang terlihat di lokasi, material pasir tampak menumpuk di sekitar area bangunan sekolah. Sementara itu, pada bagian depan bangunan terlihat material genteng tersusun di area pekerjaan.
Ketiadaan papan informasi kegiatan menjadi salah satu hal yang dipertanyakan warga. Padahal, papan informasi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana kegiatan, waktu pelaksanaan, serta informasi teknis lainnya.
Selain itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi sorotan. Warga mempertanyakan penggunaan APD bagi para pekerja yang berada di area pembangunan.
RW, warga sekitar sekaligus orang tua murid, mengaku kecewa dengan kondisi pelaksanaan pekerjaan tersebut. Menurutnya, pekerjaan pembangunan di lingkungan sekolah seharusnya dilaksanakan secara terbuka serta memperhatikan keselamatan.
“Kami sebagai warga dan orang tua murid tentu kecewa kalau pekerjaan seperti ini tidak dilengkapi papan informasi. Kami ingin tahu kegiatan ini anggarannya berapa, siapa pelaksananya, dan sampai kapan pekerjaannya,” ujar RW.
RW meminta, pihak terkait memastikan material yang digunakan benar-benar memenuhi standar dan tidak membahayakan kualitas bangunan.
“Pasir yang digunakan terlihat hitam. Kami tidak tahu itu material apa dugaan pakai limbah b3, makanya kami berharap ada pemeriksaan dari pihak yang berwenang supaya jelas apakah material tersebut memang layak digunakan atau tidak,” katanya.
Senada, KS, orang tua murid, berharap pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keselamatan.
“Kami mendukung adanya pembangunan sekolah karena manfaatnya untuk anak-anak. Tapi pengerjaannya harus sesuai aturan, materialnya harus jelas dan pekerjanya harus memperhatikan keselamatan,” kata KS.
KS menambahkan, transparansi diperlukan agar masyarakat tidak bertanya-tanya mengenai proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.
“Kalau memang ini program pemerintah, seharusnya informasinya jelas. Kami berharap pihak sekolah, pelaksana dan dinas terkait dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat,” ujarnya.
Hingga berita ini disusun, pelaksana belum dapat di mintai keterangan terkait dugaan mengenai kualitas material pasir dan aspek pelaksanaan pekerjaan tersebut.
(DM)
