Karawang // SorotFakta.co.id
Dugaan penyelewengan Dana Bos, Masyarakat mensinyalir adanya ketidaksesuaian material antara Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan realisasi fisik di lapangan untuk tahun anggaran 2025.
Salah satu wali murid mengungkapkan bahwa berdasarkan LPJ, terdapat indikasi kuat penggelembungan anggaran atau mark-up, salah satunya di tahun 2025, Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah melebihi anggaran yang seharusnya tidak lebih dari 20℅.Adapun rincian dana bos tahun 2025:Anggaran Dana BOS tahun2025
Jumlah Siswa Penerima1159
penerimaan Peserta Didik baruRp. 5.000.000Rp.
1.500.000
pengembangan perpustakaan
Rp.179.535.000
kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
Rp.46.410.000
Rp.58.658.000
kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
Rp.51.941.000
Rp.57.400.000
administrasi kegiatan sekolah
Rp.477.749.000
Rp.446.052.400
pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
Rp.8.444.000.
langganan daya dan jasa
Rp.11.100.000.
Rp.10.575.600.
pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah
Rp.128.840.000
Rp.51.875.000.
penyediaan alat multi media pembelajaran
Rp.146.000.000
Rp.77.000.000
Total Dana
Rp.880.840.000
Rp.880.840.000
dengan total akumulasi mencapai Rp.1.761.680.000.diduga Ada Mark uf LPJ.
Ia menjelaskan, bahwa hasil di lapangan saya menduga beberapa item kegiatan SMAN 1 Tempuran Karawang di Mark up,
Ia juga menegaskan bahwa dana tersebut adalah anggaran negara yang harus dipertanggung jawabkan, bukan uang saku pribadi.
Selain itu, warga juga menyoroti pos anggaran lainnya yang dianggap janggal.Di antaranya adalah Pengembangan perpustakaan, Kegiatan sekolah yang efektivitasnya dipertanyakan.
Warga berharap, Data realisasi Dana Bos yang mencapai miliaran rupiah per tahun tersebut wajib divalidasi untuk dijadikan bukti agar pihak berwajib bisa tegas menindak lanjutinya.
Sementara tim investigasi memastikan akan mengawal proses ini hingga tuntas.
Ia menyatakan, jika kelak terbukti ada penyelewengan, maka oknum Kepala sekolah yang bermain harus bertanggung jawab secara hukum.
Ia menambahkan, bahwa langkah hukum ini harus dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial serta upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana bos agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala sekolah maupun pihak sekolah lainnya belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan tersebut.Redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi dan membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya guna memenuhi asas keberimbangan berita sesuai Kode Etik Jurnalistik di lansir dari media online patriot Jabar . (Red)
