KARAWANG | SOROTFAKTA.CO.ID
Kegiatan penertiban saluran air yang dilakukan Perum Jasa Tirta II (PJT II) melalui Seksi Rengasdengklok, mulai dari wilayah Rengasdengklok hingga Pakisjaya, terus berlangsung. Namun, pelaksanaan sejumlah pekerjaan fisik berupa pembongkaran saluran, pembangunan tembok penahan tanah (TPT), hingga pembangunan jembatan di beberapa titik kini menjadi sorotan.Berdasarkan pantauan Media SorotFakta.id pada Sabtu (14/11/2026),
pekerjaan pembangunan jembatan terlihat berlangsung di wilayah Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, serta Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang.
Sorotan muncul setelah sejumlah pekerja di lokasi terlihat tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD) secara memadai. Selain persoalan keselamatan kerja, transparansi mengenai sumber anggaran, nilai pekerjaan, spesifikasi teknis, hingga pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan juga dipertanyakan.Saat dikonfirmasi di lokasi pekerjaan Desa Segaran, sejumlah pekerja mengaku berasal dari wilayah Cilamaya.
Mereka menyampaikan tidak mengetahui secara pasti asal-usul program maupun besaran anggaran pekerjaan yang sedang dilaksanakan.”Kami yang kerja dari Cilamaya. Kalau asal-usul proyek kami tidak tahu, anggaran berapa juga tidak tahu. Kami tidak pegang gambar kerja,” ujar salah seorang pekerja.
Pekerja tersebut juga menyebutkan bahwa di wilayah Desa Segaran terdapat lima titik pembangunan jembatan yang saat ini sedang dikerjakan.Ketika ditanyakan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan pekerjaan, para pekerja mengaku tidak mengetahuinya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan dan pengendalian pekerjaan, termasuk bagaimana memastikan pembangunan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
PJT II Belum Memberikan JawabanUntuk mendapatkan kejelasan dan memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, Media SorotFakta.id telah menghubungi pihak PJT II Seksi Rengasdengklok guna meminta konfirmasi terkait kegiatan tersebut.
Sejumlah pertanyaan disampaikan, mulai dari mekanisme pengerjaan apakah dilakukan secara swakelola atau melalui pihak pelaksana, sumber dan nilai anggaran, jumlah titik pembangunan, spesifikasi teknis, hingga pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak PJT II Seksi Rengasdengklok belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan Media SorotFakta.id.Warga Pertanyakan Sumber Anggaran dan Pelibatan MasyarakatSorotan juga disampaikan salah seorang warga Desa Segaran berinisial KM.
Ia mempertanyakan sumber pendanaan pembangunan jembatan dan TPT tersebut, apakah berasal dari anggaran pemerintah atau justru menggunakan uang pribadi masyarakat.”Ya, kalau pembangunan dari pemerintah harusnya lebih transparan. Bahkan harusnya memberdayakan masyarakat desa setempat, jangan menutup-nutupi.
Kami juga mempertanyakan anggarannya dari mana. Apakah pembangunan tersebut menggunakan anggaran pemerintah atau justru dari uang pribadi masyarakat?” ungkap KM.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat mengetahui asal-usul pendanaan, nilai anggaran, serta mekanisme pelaksanaan pembangunan yang berlangsung di lingkungan mereka.Ia berharap pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan pertanyaan maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Minta Evaluasi dan Pemeriksaan MenyeluruhAtas kondisi tersebut, pihak berwenang dan instansi terkait diminta segera melakukan evaluasi serta pemeriksaan menyeluruh terhadap pekerjaan pembangunan jembatan dan TPT di wilayah Rengasdengklok hingga Desa Segaran, Kecamatan Batujaya.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kesesuaian volume pekerjaan, spesifikasi teknis, kualitas material, RAB, mekanisme pelaksanaan, serta sistem pengawasan di lapangan.Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga perlu menjadi perhatian serius. Pelaksana pekerjaan wajib memastikan pekerja mendapatkan perlindungan dan menggunakan APD sesuai risiko pekerjaan.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, masyarakat berharap PJT II dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai program penertiban saluran dan pembangunan infrastruktur tersebut, termasuk sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana, serta mekanisme pengawasannya.
Hingga berita ini diterbitkan, sejumlah pertanyaan mengenai transparansi dan pelaksanaan pekerjaan tersebut masih menunggu penjelasan resmi dari pihak PJT II
.( Septian )
