BREBES — SorotFakta.co.id
Ketua PC Satria Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Ferry Priyanto, S.E., S.H., menanggapi pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang membuka kemungkinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak berlangsung hingga 2029.
Ferry menilai pernyataan tersebut perlu disikapi secara serius karena dapat memunculkan berbagai tafsir politik di tengah masyarakat. Menurutnya, keberlangsungan pemerintahan serta jadwal pemilu sudah memiliki landasan hukum dan konstitusional yang semestinya menjadi pegangan bersama.
Ia mempertanyakan kepentingan di balik munculnya wacana mengenai kemungkinan pelaksanaan pemilu sebelum 2029. Ferry khawatir isu tersebut justru memperkeruh situasi politik dan menimbulkan kesan adanya upaya membenturkan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.«
“Kami melihat narasi seperti ini justru bisa menimbulkan kegaduhan. Jangan sampai masyarakat dibuat bingung dengan wacana politik yang belum memiliki dasar konstitusional,” ujar Ferry.»
Menurut Ferry, kritik dan perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, ia menegaskan bahwa setiap pernyataan politik harus mempertimbangkan konsekuensi terhadap stabilitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat.Ia juga meminta para elite politik tidak mudah melemparkan wacana mengenai perubahan masa jabatan ataupun jadwal pemilu tanpa penjelasan yang jelas dan dasar hukum yang kuat.
“Kalau ada persoalan politik, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme demokrasi dan konstitusi. Jangan sampai pernyataan yang berkembang malah membuat masyarakat berspekulasi dan menciptakan ketegangan,” katanya.
Ferry menilai pemerintahan Prabowo Subianto perlu diberi kesempatan untuk menjalankan program-program yang telah menjadi mandat politik kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah seharusnya dapat berkonsentrasi pada pembangunan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ia pun mengkritik sikap Budi Arie yang dinilainya tidak mencerminkan semangat kenegarawanan apabila terus mengembangkan wacana yang berpotensi menimbulkan polemik mengenai masa pemerintahan dan pelaksanaan pemilu.«
“Kami tidak ingin demokrasi justru dijadikan ruang untuk membangun kegaduhan. Kalau narasi seperti ini terus berkembang dan mengarah pada upaya mengganggu pemerintahan yang sah, tentu kami akan mengambil sikap,” tegas Ferry.
»Ferry yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis mahasiswa di Bandung tersebut menambahkan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan adanya perbedaan pendapat dalam kehidupan politik. Namun, ia meminta seluruh pihak tetap menempatkan konstitusi sebagai rujukan utama.
“Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan sampai kepentingan politik kelompok mengalahkan kepentingan negara. Pemerintahan yang sedang berjalan harus dihormati sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.
Ia berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berbagai wacana politik yang belum memiliki kepastian. Menurut Ferry, saat ini seluruh elemen bangsa lebih baik menjaga situasi tetap kondusif dan mendorong pemerintah bekerja menyelesaikan persoalan rakyat.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah bekerja untuk masyarakat. Jangan energi bangsa habis hanya untuk memperdebatkan kontestasi politik yang waktunya masih belum tiba,” pungkasnya.
( Red )
