KARAWANG — SorotFakta.co.id
Proyek normalisasi saluran air Cidawolong yang berlokasi di Dusun Tegalwangi, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam publik. Proyek yang dikerjakan oleh CV Puspita Putri Mandiri ini diduga kuat melanggar aturan karena pekerjaan fisik disebut sudah berjalan sebelum diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi hasil pekerjaan proyek normalisasi saluran tersebut terlihat buruk. Sejumlah bagian saluran tampak retak dan bahkan pecah, meski proyek diduga belum lama dikerjakan. Hal ini memunculkan dugaan kualitas pengerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Proyek berada di saluran Cidawolong, Dusun Tegalwangi, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Dugaan pelanggaran dan buruknya kualitas pekerjaan ini mencuat pada Kamis (2/7/2026).
Pekerjaan proyek dilakukan oleh CV Puspita Putri Mandiri. Pelaksana proyek berinisial (VK) saat dikonfirmasi mengakui bahwa perbaikan akan dilakukan. Ia menyebutkan bahwa arahan sudah diberikan dan laporan telah disampaikan kepada pihak terkait.“Iya nanti diberesin, Pak. Sudah diarahkan, kemarin juga sudah lapor ke Pak N ( inisial ). Mau diberesin. SPK-nya sudah lama, awal Juni, memang belum selesai sampai sekarang. Berita acaranya juga belum disiapkan,” ujar VK.Sementara itu, mandor proyek berinisial (MA) mengakui bahwa dirinya memang mengerjakan proyek tersebut sekitar bulan Mei 2026, yang semakin menguatkan dugaan pekerjaan dilakukan sebelum kelengkapan administrasi rampung.
Dugaan “curi start” mencuat karena pekerjaan fisik diduga dimulai tanpa dasar administrasi yang lengkap, yakni SPK dan RAB. Selain itu, kualitas hasil pekerjaan yang sudah menunjukkan kerusakan dini menimbulkan kekhawatiran akan potensi pemborosan anggaran dan tidak optimalnya fungsi saluran air.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas PUPR Kabupaten Karawang saat dikonfirmasi membenarkan bahwa kondisi fisik proyek terlihat buruk. Ia menyatakan telah menginstruksikan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pengawas untuk melakukan pembongkaran pada bagian yang retak.“Lagi saya instruksikan ke PPTK dan pengawas untuk dibongkar yang retak dan dikupas lagi plesterannya untuk diperbaiki. Kalau terkait dugaan curi start saya belum tahu, perlu saya konfirmasi lagi. Terima kasih informasinya, biar saya cek dulu,” ujarnya.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang belum memberikan tanggapan resmi meski telah dikonfirmasi. Identitas pengawas proyek pun belum diketahui secara jelas.
Kasus ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Karawang, khususnya terkait kepatuhan administrasi dan mutu pekerjaan di lapangan. ( Red )
