Bandung || Sorotfakta.co.id – Sebuah video berdurasi sekitar dua menit yang memperlihatkan pernyataan kontroversial dari seorang yang diduga oknum anggota DPRD Provinsi Jawa Barat viral di media sosial dan memicu reaksi keras dari kalangan jurnalis, Minggu (19/4/2026).
Dalam video tersebut, yang diduga suami dari anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Tati Supriati Irwan, terdengar melontarkan pernyataan yang menyebut wartawan sebagai “perusak”. Ucapan itu diduga disampaikan saat dirinya diwawancarai oleh sejumlah awak media di lokasi kegiatan.
Pernyataan tersebut, langsung menuai sorotan luas karena dinilai merendahkan profesi jurnalis yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik. Sejumlah wartawan yang berada di lokasi tetap menjalankan tugas peliputan, meski suasana menjadi canggung usai pernyataan tersebut terlontar. Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang bersangkutan terkait maksud ucapannya.
Insiden ini memicu kecaman dari berbagai pihak, terutama komunitas jurnalis di Jawa Barat. Mereka menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi wartawan yang dilindungi oleh undang-undang, serta berpotensi merusak hubungan antara pejabat publik dan insan pers.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komunitas Wartawan Indonesia (KWI) Jawa Barat, Iwan Hermawan, mengecam keras pernyataan tersebut. Ia menilai ucapan itu bukan sekadar kesalahan komunikasi, melainkan mencerminkan cara pandang yang keliru terhadap peran pers dalam sistem demokrasi.
“Ini bukan sekadar kontroversi, ini kemunduran berpikir. Pernyataan itu menampar akal sehat publik—sejak kapan penyampai fakta dianggap sebagai perusak?” tegas Iwan.
Menurutnya, dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis, pers memiliki posisi penting sebagai pilar dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Ia menegaskan bahwa wartawan bekerja untuk mengungkap fakta kepada publik, bukan untuk menyenangkan pihak tertentu.
“Kalau ada yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, mungkin yang terganggu bukan medianya, tetapi fakta yang selama ini disembunyikan,” ujarnya.
Iwan menilai pernyataan tersebut, ironis karena dilontarkan diduga oleh suami salah satu anggota wakil rakyat atau DPRD Jabar, yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi. Ia mengingatkan bahwa sikap antikritik dapat menjadi ancaman serius bagi demokrasi.
“Ketika kritik dianggap ancaman, itu tanda kekuasaan mulai kehilangan arah. Padahal kritik adalah mekanisme koreksi agar kekuasaan tetap waras,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dunia jurnalistik memiliki mekanisme koreksi melalui kode etik dan Undang-Undang Pers, termasuk hak jawab dan klarifikasi. Oleh karena itu, generalisasi terhadap wartawan dinilai sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab.
“Mengeneralisasi wartawan sebagai ‘perusak’ bukan hanya keliru, tapi berbahaya. Ini bisa menjadi pintu masuk pembungkaman pers secara sistematis,” tegasnya.
Para pengamat juga menilai, jika pernyataan tersebut benar dilontarkan oleh pejabat publik, hal itu menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap fungsi pers dalam demokrasi. Mereka mendesak agar yang bersangkutan segera memberikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka.
Menutup pernyataannya, Iwan mengajak publik untuk melihat persoalan ini secara jernih dan tidak terjebak dalam narasi yang dapat melemahkan peran media sebagai kontrol sosial.
“Wartawan bukan perusak. Mereka penjaga terang. Dan selama masih ada yang berani menulis kebenaran, upaya membungkam tidak akan pernah benar-benar berhasil,” pungkasnya.
(Red)
