KARAWANG – Sorotfakta.co.id
Pengelolaan BUMDes Melati di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Warga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran BUMDes Tahun Anggaran 2025 yang dinilai belum memberikan dampak maupun manfaat nyata bagi kesejahteraan warga desa.
Sorotan tersebut mencuat setelah sejumlah warga menyampaikan pengaduan kepada awak media. Berdasarkan keterangan warga, sejak anggaran BUMDes dicairkan pada tahun 2025, hingga kini belum terlihat adanya program usaha produktif atau kegiatan ekonomi yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah warga, mengingat dana BUMDes bersumber dari anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memberdayakan masyarakat, serta membuka lapangan pekerjaan di tingkat lokal.
“BUMDes itu seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa. Tapi sampai sekarang kami tidak tahu usaha apa yang dijalankan dan ke mana anggarannya digunakan,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Ketua BUMDes Melati, Neni, hingga berita ini diturunkan belum membuahkan hasil. Yang bersangkutan memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan terkait pengelolaan anggaran dan aktivitas usaha BUMDes.
Di tengah sorotan publik tersebut, Gunawan, yang disebut-sebut akan maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cengkong, turut angkat bicara.
“Seandainya saya terpilih menjadi Kepala Desa Cengkong, sudah tentu seluruh anggaran yang telah berjalan harus dibuka secara transparan kepada masyarakat. Termasuk keuangan BUMDes yang saat ini terlihat membeku dan perlu dievaluasi,” ujar Gunawan saat ditemui di kediamannya.Rabu (19/4/2026)
Ia menegaskan, audit dan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan kejelasan penggunaan anggaran, perkembangan unit usaha, serta manfaat nyata yang diterima masyarakat.
“Dana desa dan unit usaha desa harus dikelola secara terbuka, jujur, dan profesional supaya kepercayaan masyarakat kembali tumbuh,” tegasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak pengelola BUMDes Melati maupun Pemerintah Desa Cengkong belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan dan tuntutan transparansi yang disuarakan masyarakat. (Red )
