Karawang // Sorotfakta.co.id
Setelah sebelumnya mendapat sorotan tajam dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, perihal serapan angggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Karawang, mulai menggenjot dengan mengakselerasi pembuatan kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) untuk kegiatan konstruksi di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).
Namun dalam perjalanan akeselerasi penyerapan anggaran dan realisasi pembangunan untuk kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat petani, tidak terlepas dari kendala non teknis.
Mendeteksi adanya dugaan kendala non teknis, Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (LMP Mada Jabar), pada Kamis 13 November 2025 menggelar audiensi dengan DPKP Karawang, yang diterima langsung oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (Kabid PSP) dan salah satu anggota Kelompok Kerja (Pokja).
Substansi yang disampaikan dan ditekankan oleh LMP Mada Jabar, agar DPKP Karawang, khususnya Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja supaya kebal intervensi dari terduga oknum anggota DPRD atau purna anggota DPRD Karawang dalam menentukan penyedia jasa.
Wakil Ketua LMP Mada Jabar, Andri Kurniawan mengatakan, “Awalnya hanya informasi lisan, bahwa ada beberapa pihak yang mengaku sebagai utusan terduga oknum anggota dan purna anggota DPRD untuk meminta jatah proyek di DPKP Karawang,” Minggu, (30/11/2025).
“Meski begitu, kami tidak lantas meyakini dan menyimpulkan, bahwa orang – orang tersebut benar diutus oleh anggota dan purna anggota DPRD. Tapi kami lakukan investigasi terlebih dahulu,” Ujarnya
Lebih lanjut Andri menjelaskan, “Seiring berjalannya waktu, informasi perihal adanya intervensi dari pihak – pihak yang mengatas namakan utusan anggota dan purna anggota DPRD Karawang, semakin parah. Bahkan bukan hanya sekedar intervensi, melainkan sudah mengarah kepada potensi intimidasi terhadap beberapa orang pegawai DPKP Karawang. Kami sudah kantongi datanya,”
“Dugaan tindakan intimidatif tersebut sampai bawa – bawa nama Aparat Penegak Hukum (APH) dan patut diduga dijadikan sebagai alat untuk menakut – nakuti, yang padahal belum tentu pejabat disalah satu lembaga APH mengetahui namanya dicatut,” Ungkapnya
Masih kata Andri, “Oleh karena itu, kami akan segera mempertanyakannya kepada yang bersangkutan dengan data yang kami dapatkan. Jangan sampai marwah dan kewibawaan APH dirusak oleh oknum – oknum yang konon katanya mengaku sebagai pengusaha? Karena kalau terdengar oleh masyarakat, bisa menimbulkan prasangka yang tidak baik bagi pribadi maupun lembaga,”
“Perlu saya tegaskan kembali! Pejabat dan pegawai DPKP Karawang tidak perlu khawatir dengan dugaan tindakan intervensi dan intimidatif dari terduga oknum seperti itu. LMP Mada Jabar siap memberikan proteksi dan pendampingan secara non litigasi. Kalau perlu kami akan berikan pendampingan secara litigasi melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LMP bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Karawang,”
“Karena dengan tidak memberikan kegiatan pada kontraktor yang ditunjuk oleh kalangan legislator, itu merupakan langkah yang sudah benar berdasarkan regulasi. Karena fungsi legislatif hanya terbatas pada menampung, mengusulkan dan menuangkan dalam bentuk Pokok – Pokok Pikiran (Pokir). Untuk urusan teknis penentuan penyedia jasa, sepenuhnya otoritas atau kewenangan Pokja dengan PPK Dinas,” Pungkasnya
( SM )
