Karawang // Sorotfakta.co.id
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang Tahun 2024 untuk pembangunan infrastruktur diberbagai macam bidang, lumayan besar. Diantaranya berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang dalam pengadaan langsung atau melalui tender di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Hanya saja, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat sempat menemukan beberapa temuan dalam pengerjaan proyek konstruksi di Dinas PUPR Karawang dengan istilah kekurangan volume, dan hingga menjelang akhir Tahun, sempat diinformasikan masih tersisa 15 paket proyek pembangunan jalan dan jembatan yang belum terselesaikan.
Wakil Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (LMP Mada Jabar), Andri Kurniawan berpendapat, “Sebenarnya temuan BPK disetiap Pemerintahan Daerah (Pemda), baik tingkat Provinsi, mau pun Kabupaten dan Kota, itu sudah dapat dipastikan ada setiap Tahunnya,” Kamis, (30/10/2025).
“Justru untuk Kabupaten Karawang sudah 10 kali berturut – turut mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian kenapa temuan paling besar terdapat pada Dinas PUPR? Karena alokasi APBD paling besar untuk kebutuhan pembangunan berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis,” Terangnya”Tetapi walau begitu, Dinas PUPR Karawang selalu mampu menyelesaikan dalam bentuk tindak lanjut pemulihan atau pengembalian temuan BPK setiap Tahunnya. Karena jika tidak terselesaikan, tidak mungkin Kabupaten Karawang terus menerus mendapatkan predikat WTP sebanyak 10 kali,” Ujar Andri
“Ada pun perihal adanya informasi masih tersisa 15 paket pekerjaan yang temuan BPKnya belum terselesaikan, saya kira bukan berarti sama sekali tidak ada progres. Bisa saja pada saat diinformasikan, sebenarnya sedang ada progres pemulihan berkelanjutan. Sehingga baru dapat diketahui penyelesaian secara tuntasnya, nanti diakhir Tahun,” Ungkapnya
Walau begitu, Andri tetap mengapresiasi elemen masyarakat tertentu yang menyoroti persoalan masih tersisanya temuan BPK pada beberapa proyek konstruksi, “Sikap kritis masyarakat merupakan suplemen baik untuk mendorong agar para penyedia jasa tidak terlalu santai menyelesaikan kewajibannya,”
“Berdasarkan informasi terupdate yang saya dapatkan, ternyata dari 15 paket proyek yang sebelumnya dikabarkan belum terselesaikan. Perhari ini saya mendapatkan informasi terbaru, bahwa 14 paket sudah terselesaikan. Artinya, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Karawang patut mendapat apresiasi, karena mampu secara maksimal mempush kewajiban kalangan penyedia jasa,” Pungkasnya ( Red )
